FOTO - FOTO kenangan TRIPASA (sman 1 syamtalira aron)
masa-masa SMA ....
Sabtu, 08 Desember 2012
KEMISKINAN
Potret Kemiskinan Indonesia
KEMISKINAN bukan ungkapan asing bagi kita, masyarakat negara ketiga. Masing-masing pikiran kita punya persepsi tentang yang mana “miskin” dan mana “tidak miskin” atau “kaya”. Setiap saat kita dijejali dengan sekian produk “pemiskinan” yang membuat kita secara tidak sadar, mengkondusifkan proses “memiskinkan” diri sendiri.
Dalam skala yang lebih besar, tak ayal, bangsa kita juga bangsa yang miskin. Dengan memakai perpsektif apapun, semiskin-miskinnya bangsa lain, kita akan tetap berstatus miskin. Kita tidak layak disebut “kaya” karena kita masih miskin. Biarpun berlimpah sumber daya alam (SDA), toh kita tetap tidak mampu berbuat banyak. Kita juga miskin gerak, miskin uang, miskin moral dan miskin akhlak, dan lain sebagainya yang miskin.
Jika tak berlebih, Indonesia boleh dijuluki sebagai negeri duka kaum papa. Berdasarkan survey Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah masyarakat miskin pada tahun 2001 di negara ini sebesar 17,5 % atau berkisar 34,6 juta jiwa, sedangkan berdasarkan angka Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada tahun 2001, presentasekeluarga miskin (Prasejahtera dan Sejahtera I) mencapai 52,07 %, lebih dari separuh jumlah keluarga di Indonesia pada tahun yang sama. Dalam hitungan lain, hasil SUSENAS mengantongi angka 98 juta jiwa (48%) penduduk miskin Indonesia. Dengan memakai angka apapun, akan tetap banyak masyarakat kita yang berada pada level “miskin”.
Meskipun tidak secara langsung berhubungan, tingkat pengangguran, logikanya biimplikasi dengan kemiskinan. Jumlah penganggur di negara ini tahun 2000 lalu diperkirakan mencapai 38,5 Juta jiwa, hampir sama besarnya dengan jumlah masyarakat miskin.
Dalam kondisi objektif seperti ini, pemerintah memikul konsekuensi logis merumuskan upaya pengentasan kemiskinan. Sejak kemerdekaan diproklamirkan, label “negara miskin” masih juga belum bisa dilepaskan dari etalase pembangunan nasional. Yang paling menyedihkan, adalah tingkat Human Development Index (HDI) nasional Indonesia pada tahun 2003 yang jauh tertinggal dari banyak negara berkembang; negara-negara yang dulu banyak belajar dan dibantu oleh kita. Kita harus puas dengan rangking 117 dari 175 negara, juru kunci di ASEAN!
HDI, dikenal juga sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mewakili keberhasilan pembangunan suatu negara diukur dari perspektif ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Untuk perspektif ekonomi, HDI yang sangat rendah tersebut, melambangkan keterpurukan moneter dan tidak adanya kondusifitas pengembangan ekonomi. Krisis multidimensi yang menerpa negara kita pada penghujung 1997 dan pertengahan 1998, menyisakan trauma ekonomis yang cukup mendalam. Iklim investasi memburuk, sejalan dengan terjungkalnya sektor ekonomi menengah ke bawah dan distabilitas perpolitikan nasional.
Tak terkecuali pendidikan dan sektor kesehatan. Sebagai “public goods” (kebutuhan publik), kedua sektor ini – bagaimanapun konteksnya, akan tetap dibutuhkan hadirnya, dalam kondisi krisis kemarin, tak dapat dinafikkan, juga mengalami imbas yang cukup berarti. Selain itu, sektor-sektor lainnya semisal hukum, pertanian, kultur dan sebagainya, pun tak luput dihembus angin distabilitas. Bangsa kita sakit, kronik malah.
Problem nasional kita menjadi semakin kompleks dan memutlakkan penyelesaian sistemik dan kompleks pula. Buntutnya, masyarakat miskin, yang sebelumnya memang sudah miskin, kembali terdesak menjadi miskin berganda, miskin sirkuler, bahkan tidak sedikit yang miskin herediter. Penghujung dekade 90-an, resonansi kemiskinan muncul dengan kemasan dan wajah baru yang lebih menyeramkan.
Bangsa ini, bangsa yang memuja kemiskinan !
Penyebab Kemiskinan
Jawaban sederhana, namun juga cukup lugas dari pertanyaan di atas, yang kerap kita dengar adalah : “Karena mereka malas !”. Mengasosiasikan kemiskinan dengan kemalasan, pada gilirannya akan menemui absurditas, dan bukan tak mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena, di luar dari alasan-alasan eksternal lain, kiranya tak ada seorang pun yang secara manusiawi “mau” hidup miskin.
Beberapa keyakinan religi yang cenderung doktriner, menganggap kemiskinan sebagai bentuk cobaan. Dalam kriteria moralitas – ini juga berlaku terbatas, kemiskinan bahkan dipandang sebagai pembalasan atas dosa-dosa yang telah diperbuat seseorang atau sekelompok orang pada waktu-waktu sebelumnya, termasuk kemalasan.
Sejarah kemiskinan, hadir sejak mula adanya manusia. Schiller (1973) mencatat bahwa terjadinya krisis ekonomi dahsyat di AS pada akhir dekade 1890-an, menjadi momentum saat mana keyakinan doktriner – bahwa kemiskinan adalah refleksi dosa manusia, mulai dipertanyakan.
Banyak hal yang menunjukkan bahwa, kelompok-kelompok miskin sulit memanfaatkan peluang. Di samping itu, kualitas sumber dayanya memang rendah. Secara ekonomis, yang tampaknya menjadi konsensus adalah bahwa seseorang atau sekelompok miskin karena lack of resourches.
Bukan semata karena kemalasan, meskipun juga tak bisa dinafikkan peran konteks seperti ini dalam memudarkan spirit untuk hidup, berujung pada sikap apatis dan putus asa. Pada kenyataannya, apatis dan putus asa yang “terkondisikan” inilah, yang dipotret sebagai “kemalasan”.
Singkatnya, terdapat “kondisi global” yang melingkupi orang-orang yang miskin atau yang rentan menjadi miskin, yang memaksa mereka untuk – mau atau tidak mau, sadar atau tidak, menjadi miskin.
Kondisi global yang secara sistemik telah memperkecil ruang-ruang ekspektasi dan kreatifitas hidup mereka, memposisikannya tetap di level suboordinat, pada wilayah-wilayah marginal, saat mana mereka tidak memiliki kekuatan sosial politis dan bargaining hukum yang berarti. Kendati pun ada faktor kemalasan, saya yakin, itu bukan sebab utama kemiskinan saat ini.
Kemiskinan dan Potret Buram Kesehatan
Kemiskinan dan kemalasan boleh jadi tidak berkorelasi langsung. Tetapi kemiskinan dengan kesehatan, praktis saling mempengaruhi. Dalam konteks ini, harus juga dipahami bahwa, kemiskinan pada dasarnya tidak hanya mempengaruhi status kesehatan, tetapi juga menghegemoni sejumlah aspek kehidupan lainnya, seperti pendidikan, pekerjaan, kedudukan politis dan lain sebagainya.
Kemiskinan, dalam beberapa hal bahkan dapat dianggap sebagai mula siklus (the first siclic) keterpurukan manusiawi. Literatur keagamaan pun meriwayatkan, bahwa kemiskinan akan lebih mendekatkan seseorang dengan kekufuran. Termin kufur dapat dipahami sebagai penafikan atas realitas, termasuk untuk menganggap secara terpaksa, antara lain bahwa kesehatan tidak jauh lebih penting dibanding dengan bagaimana mencari uang dan menikmati sesuap nasi setiap harinya.
Menarik membahas keterkaitan kemiskinan dengan kesehatan. Selain sebagai investasi abstrak masa depan, kesehatan juga memegang peranan besar dalam mengangkat status individual seseorang dari kemiskinan. Kesehatan didefenisikan sebagai kondisi yang memungkinkan optimalisasi potensi insani manusia, baik secara fisik, psikis maupun sosial.
Optimalisasi potensi bagi seseorang, salah satunya adalah dengan bekerja mencari nafkah – mengantarkan diri menjadi orang yang “tidak miskin” lagi.
Pada sisi lain, secara resiproksial, kemiskinan berpotensi besar menyebabkan seseorang menjadi tidak sehat dan jatuh sakit. Realitas di masyarakat sangat jelas menunjukkan bahwa, karena tidak mampu membayar biaya pelayanan medik, sebagian besar masyarakat yang sakit “terpaksa” lari ke dukun atau pengobatan tradisional yang relatif lebih murah dan terjangkau dengan tingkat sosial ekonominya.
Itu baru satu hal, yakni upaya kuratif atau pengobatan.
Jika diminta meletakkan prioritas antara promotif, preventif, kuratif, atau bertahan hidup, maka sebagian besar masyarakat kita akan memilih : “Saya bertahan saja, sambil menunggu ajal”. Betapa tidak, untuk berobat saja, mereka sudah minim uang, apalagi untuk mengontrol kesehatannya. Masyarakat kita benar-benar miskin dan tengah jatuh sakit!
Ini bukan trend. Yang terjadi adalah meningkatnya prevalensi penyakit infeksi yang melanda masyarakat kalangan menengah ke bawah, seperti demam berdarah (DHF), malaria, ISPA, dan diare. Penyebaran penyakit lingkungan ini, lebih dominan pada kawasan kumuh dan padat penduduk, khas masyarakat miskin kota dan kaum-kaum ekonomi marginal. Banyak bayi yang lahir mati. Pun tidak sedikit ibu melahirkan menemui ajal karena asuhan persalinan yang tidak memadai atau bahkan tidak ada sama sekali.
Keprihatinan ini tentunya belum membincangkan tingginya kasus Tuberculosis (TB) pada penduduk miskin di daerah kumuh yang tidak ramah lingkungan, hipertensi (tekanan darah tinggi) dengan sejumlah manifestasinya bagi kaum miskin pantai pesisir, kekurangan gizi kronik (marasmus dan kwashiorkor) baik pada anak maupun remaja, serta masalah kesehatan fundamental lainnya. Yang ironis, malah pada beberapa daerah yang dikenal sebagai lumbung pangan, masyarakatnya justru banyak mengalamikelaparan gizi.
Di samping itu, kekerasan rumah tangga menjadi kerap terjadi di kalangan sosial ini sebagai konsekuensi kerasnya hidup yang mesti mereka jalani. Meskipun sebagian besar dari mereka menyadari keterpurukan ini, tetapi semua menjadi lazim, lumrah dan biasa-biasa saja.
Ketakmampuan ekonomi dan atas desakan sosial untuk bisa sekadar bertahan dengan prestise seadanya, sering kali pelarian kaum miskin seperti ini adalah pada narkotika dan seks bebas – komersialisasi seksual.
Akibatnya, prevalensi penyakit infeksi kelamin semisal HIV/AIDS dan Hepatitis C menunjukkan grafik meningkat pada kalangan suboordinat ini dari tahun ke tahun. Secara tidak langsung, sebenarnya ini juga bisa menggambarkan betapa semakin tingginya progresifitas kemiskinan di negara kaya sumber daya alam (SDA) ini.
Mungkin karena menyadari itulah, pemerintah sejak awal telah menitikberatkan pembangunan pada upaya pengentasan kemiskinan, termasuk dengan memprogramkan pelayanan kesehatan “special” bagi masyarakat miskin. Hanya saja, gaung upaya pengentasan kemiskinan ini, tidak semerdu alunan prestasi yang diraih. Kita masih terpuruk!
Selama kurun 17 tahun (1976-1993), secara kuantitatif, pemerintah pernah berhasil menurunkan jumlah kaum miskin sekitar 28 juta jiwa, tetapi kondisi riil di lapangan sebenarnya tidak jauh berubah. Bahkan kecenderungan terakhir menunjukkan, bahwa jumlah masyarakat miskin justru semakin bertambah seiring dengan krisis multidimensi dan maraknya dispolicy (kesalahan kebijakan) yang dilakukan pemerintah. Padahal, sekian anggaran dari kas negara (baca : uang hasil pajak masyarakat yang sebagian besarnya miskin) telah dialokasikan untuk hal tersebut. Ada yang salah?
Mengapa Kemiskinan Tetap Menjadi Problem Berkelanjutan?
Agenda kemiskinan, sebagaimana di atas menjadi rutinitas pemerintahan yang berkuasa. Tetapi pencapaian hasil program pengentasan setiap periode selalu saja tidak signifikan atau dihancurkan sama sekali oleh distabilitas ekonomi-sosial-politik nasional. Terjadi tambal sulam kebijakan, bak mencoba menangkar angin di angkasa.
Kemiskinan tidak kunjung usai, seperti juga penantian masyarakat yang tak urung henti, menanti fajar baru kehidupan : Masyarakat Adil Makmur.
Dalam artikelnya di harian Kompas, Hamonangan Ritonga, Kasubdit pada Direktorat Analisis BPS, mengungkapkan dua faktor penting sebagai penyebab kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Selain karena selama ini upaya pengentasan kemiskinan hanya terfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial kepada yang miskin saja, juga karena minimnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri. Akibatnya, banyak program pembangunan yang tidak didasarkan atas isu-isu kemiskinan yang ada.
Ritonga mungkin benar, tetapi saya kira belum melihat secara komprehensif kondisi yang terjadi. Saya melihat ada indikasi ketidakbersungguhan pemerintah — terlepas dari sengaja atau tidak, mungkin pada tingkatan puncak, menengah, atau petugas di lapangan, untuk benar-benar menganggap kemiskinan sebagai problem bersama, sebagai masalah nurani kemanusiaan kita. Artifisialnya program pengentasan kemiskinan, sebenarnya jika dilakukan secara sistematik dan terarah, bukan mustahil bisa memberikan warna baru yang lebih produktif.
Dalam kroniknya kemiskinan, saat mana masyarakat kita tidak cukup kuat untuk “mengail” ikan, tidaklah arif dan bijaksana juga untuk hanya memberikan “kail” dan “umpan” saja, tetapi sedapat mungkin bisa diberikan keduanya : “kail-umpan” sekaligus “ikannya”. Mempersiapkan masa transisi dari keterpurukan infrastruktur sosial-ekonomi, mensyaratkan adanya tahapan persiapan-persiapan awal.
Minimal, akses mereka atas layanan sosial dan public goods tidak lagi terhambat oleh minimnya aksesibilitas yang dimiliki. Persiapan masa transisi, saya gambarkan sebagai “pemberian kail-umpan dan ikan” sekaligus, sehingga ketika masa transisi ini telah terlewati, gambarannya menjadi “masyarakat peternak ikan”, dimana mereka tidak hanya bisa mengail ikan, tetapi sekaligus juga memiliki dan mampu memberikan “ikan” untuk orang lain yang sedang transit hidupnya.
Dalam batasan lain, program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, layaknya dilakukan untuk menumbuhkembangkan iklim kehidupan yang produktif dan mampu membebaskan ketergantungan permanen kaum miskin kepada pemerintah dan pihak penderma lainnya.
Untuk itu, pengalihan bantuan untuk masyarakat miskin dari bentuk-bentuk materiil, perlahan mesti dilakukan – sebagai masa transisi, dalam bentuk program-program produktif untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan perbaikan struktur-struktur sosial-kultural internal mereka. Karena secara tidak langsung, sebenarnya saat ini kemiskinan yang melanda bangsa kita semakin jauh terjebak ke dalam bentuk-bentukkemiskinan struktural.
Satu yang pasti, kemiskinan struktural di Indonesia saat ini telah menembus hingga ke lapisan masyarakat paling bawah sekalipun. Kemiskinan struktural timbul bukan karena sifatnya individual, tetapi kemiskinan yang dialami sekelompok masyarakat; dan bukan pula karena sebab tunggal, tetapi oleh berbagai sebab yang berbelit dan melilit kondisi kelompok penduduk (Soemardjan, 1979).
Terlepas dari perdebatan tentang parameter kemiskinan, saya masih menganggap bahwa pola organisasi sosial dan sistem pengaturan institusi ada hubungannya dengan kesulitan mencapai golongan termiskin dalam masyarakat. Myrald (1976), menyatakan bahwa seseorang lahir dalam berbagai kondisi struktur sosial. Dengan kekuatannya sendiri orang ini tidak mampu menguasai dan mengubah struktur itu.
Jika gejala ini berlanjut, maka akan berakhir pada lingkaran yang tak berujung-pangkal atau kausasi sirkuler yang kumulatif. Berdasarkan hal inilah, mengapa pendekatan ekonomi saja tidak cukup untuk mengentaskan problem kemiskinan di negara kita.
Yang justru kontradiktif adalah, munculnya program-program penanggulangan parsialistik di tiap departemen pemerintahan di tengah kurangnya tenaga profesional yang kita miliki. Akibatnya, banyak program yang salah sasaran dan tidak jelas ujung-pangkalnya. Kondisi ini ikut diperparah dengan sentralistiknya manajemen stakeholder untuk program ini, menyisakan ketidakefektifan dan efisiensi minimal dalam setiap kegiatan yang dilangsungkan.
Dengan konsep otonomi daerah ke depan, kiranya program pengentasan kemiskinan harus tetap dianalisis dan direncanakan berdasarkan kompetensi ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi sekaligus dapat dilangsungkan dengan membangun karifan-kearifan lokal, baik yang menyangkut pranata-pranata budaya setempat dan kultur sosial yang ada.
Beberapa Pemikiran
Kemiskinan bukan faktor tunggal yang berdiri sendiri, ia adalah manifestasi keterpurukan banyak faktor yang melingkupi kehidupan manusia. Karena itu, keterlibatan banyak elemen dengan disiplin dan kompetensi memadai, jelas akan sangat membantu mencapai target pengentasan.
Beberapa poin penting yang mesti diperhatikan adalah:
Keterlibatan institusi agama serta pranata-pranata budaya lokal dalam sistem kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan, sedikit banyak, dapat memberi kontribusi bagi keseluruhan program. Beberapa agama tertentu, seperti Islam, justru memiliki sistem distribusi modal sosial secara merata sebagai upaya mencegah kemiskinan ummatnya, yakni melalui mekanisme zakat.
Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sebenarnya menjadi lahan tantangan baru untuk mengaplikasikan konsepsi pemberdayaan zakat menjadi solusi pengentasan kemiskinan saat ini. Hanya saja, tak dapat dipungkiri, hal ini membutuhkan banyak kajian dan analisis kelayakan dengan melibatkan alim ulama dan pimpinan ummat yang ada. Yang penting, bentuk-bentuk pengelolaan zakat tidak lagi diarahkan pada upaya-upaya konsumtif belaka, tetapi harus diformulasikan dengan upaya yang lebih produktif bagi ummat.
Sebagai basic needs yang abstrak, peningkatan status kesehatan masyarakat miskin sebaiknya dijadikan prioritas utama, khususnya dalam upaya mencegah mereka semakin terpuruk dalam jurang kemiskinan, jika mereka jatuh sakit dan tidak mampu berobat. Pelayanan medik dasar di Puskesmas, idealnya harus dibebasbiayakan.
Masyarakat mesti diberikan akses dan proporsi yang adil untuk mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga, kasus-kasus medik dasar tidak lagi menumpuk di rumah sakit rujukan. Setidaknya, untuk mewujudkan hal ini, pemerintah dituntut memaksimalkan alokasi dan perbaikan manajemen pelayanan kesehatan mulai dari tingkatan terbawah sekalipun. Jika orang sehat, segalanya bisa menjadi mungkin. Tetapi tanpa kesehatan, segala sesuatunya tidak ada artinya (Health is not everything, but without health, everything is nothing).
Sektor pendidikan juga merupakan salah satu alternatif untuk meminimalkan dampak kemiskinan sirkuler, kemiskinan budaya, maupun budaya kemiskinan. Mental generasi bangsa banyak ditempa di bangku sekolah mereka – bagi yang mampu bersekolah.
Bagi yang tidak mampui bersekolah resmi, program pengentasan buta aksara dan sekolah-sekolah non formal lainnya, bisa menjadi alternatif. Yang jelas, pendidikan dini tentang bagaimana mengelola hidup dan merencanakan masa depan – meskipun dalam kondisi serba terbatas, mutlak diajarkan dengan proporsi yang tidak kalah dengan bahan pelajaran lainnya.
Mengajari generasi kaum mengengah ke bawah dengan keterampilan individual dan skill terapan akan banyak membantu mereka melepaskan diri dari belenggu kemiskinan pada masa mendatang. Untuk hal ini, pemerintah – sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab terbesar, dituntut untuk mengalokasikan secara signifikan anggaran program pendidikan khusus bagi anak-anak terlantar dari kaum miskin di Indonesia, tanpa terkecuali.
Pada setiap tingkatan pemerintahan lokal, perlu dibentuk sebuah komisi khusus untuk penanggulangan kemiskinan, tetapi tidak secara sepihak dibentuk oleh pemerintah berkuasa. Komisi ini beranggotakan orang-orang dan pihak yang dianggap layak dan ditetapkan oleh lembaga legislatif. Tugasnya adalah untuk menganalisis, merencanakan, mengatur dan melaksanakan program-program khusus untuk pengentasan kemiskinan di daerahnya, berkoordinasi dengan elemen terkait, termasuk pranata budaya dan lembaga sosial keagamaan yang ada di daerahnya.
Kita memiliki alasan yang sama untuk tidak melihat kemiskinan menganga di depan mata, setidaknya untuk memastikan bahwa kita juga masih punya nurani, yang secaa fitrawi menginginkan kebahagiaan bersama, keceriaan berbagi dan keselamatan universal, tanpa sedih, duka dan air mata kelaparan.
by : http://muhajirinhmi.blogspot.com/2010/10/potret-kemiskinan-indonesia.html
Dalam skala yang lebih besar, tak ayal, bangsa kita juga bangsa yang miskin. Dengan memakai perpsektif apapun, semiskin-miskinnya bangsa lain, kita akan tetap berstatus miskin. Kita tidak layak disebut “kaya” karena kita masih miskin. Biarpun berlimpah sumber daya alam (SDA), toh kita tetap tidak mampu berbuat banyak. Kita juga miskin gerak, miskin uang, miskin moral dan miskin akhlak, dan lain sebagainya yang miskin.
Jika tak berlebih, Indonesia boleh dijuluki sebagai negeri duka kaum papa. Berdasarkan survey Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah masyarakat miskin pada tahun 2001 di negara ini sebesar 17,5 % atau berkisar 34,6 juta jiwa, sedangkan berdasarkan angka Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada tahun 2001, presentasekeluarga miskin (Prasejahtera dan Sejahtera I) mencapai 52,07 %, lebih dari separuh jumlah keluarga di Indonesia pada tahun yang sama. Dalam hitungan lain, hasil SUSENAS mengantongi angka 98 juta jiwa (48%) penduduk miskin Indonesia. Dengan memakai angka apapun, akan tetap banyak masyarakat kita yang berada pada level “miskin”.
Meskipun tidak secara langsung berhubungan, tingkat pengangguran, logikanya biimplikasi dengan kemiskinan. Jumlah penganggur di negara ini tahun 2000 lalu diperkirakan mencapai 38,5 Juta jiwa, hampir sama besarnya dengan jumlah masyarakat miskin.
Dalam kondisi objektif seperti ini, pemerintah memikul konsekuensi logis merumuskan upaya pengentasan kemiskinan. Sejak kemerdekaan diproklamirkan, label “negara miskin” masih juga belum bisa dilepaskan dari etalase pembangunan nasional. Yang paling menyedihkan, adalah tingkat Human Development Index (HDI) nasional Indonesia pada tahun 2003 yang jauh tertinggal dari banyak negara berkembang; negara-negara yang dulu banyak belajar dan dibantu oleh kita. Kita harus puas dengan rangking 117 dari 175 negara, juru kunci di ASEAN!
HDI, dikenal juga sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mewakili keberhasilan pembangunan suatu negara diukur dari perspektif ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Untuk perspektif ekonomi, HDI yang sangat rendah tersebut, melambangkan keterpurukan moneter dan tidak adanya kondusifitas pengembangan ekonomi. Krisis multidimensi yang menerpa negara kita pada penghujung 1997 dan pertengahan 1998, menyisakan trauma ekonomis yang cukup mendalam. Iklim investasi memburuk, sejalan dengan terjungkalnya sektor ekonomi menengah ke bawah dan distabilitas perpolitikan nasional.
Tak terkecuali pendidikan dan sektor kesehatan. Sebagai “public goods” (kebutuhan publik), kedua sektor ini – bagaimanapun konteksnya, akan tetap dibutuhkan hadirnya, dalam kondisi krisis kemarin, tak dapat dinafikkan, juga mengalami imbas yang cukup berarti. Selain itu, sektor-sektor lainnya semisal hukum, pertanian, kultur dan sebagainya, pun tak luput dihembus angin distabilitas. Bangsa kita sakit, kronik malah.
Problem nasional kita menjadi semakin kompleks dan memutlakkan penyelesaian sistemik dan kompleks pula. Buntutnya, masyarakat miskin, yang sebelumnya memang sudah miskin, kembali terdesak menjadi miskin berganda, miskin sirkuler, bahkan tidak sedikit yang miskin herediter. Penghujung dekade 90-an, resonansi kemiskinan muncul dengan kemasan dan wajah baru yang lebih menyeramkan.
Bangsa ini, bangsa yang memuja kemiskinan !
Penyebab Kemiskinan
Jawaban sederhana, namun juga cukup lugas dari pertanyaan di atas, yang kerap kita dengar adalah : “Karena mereka malas !”. Mengasosiasikan kemiskinan dengan kemalasan, pada gilirannya akan menemui absurditas, dan bukan tak mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena, di luar dari alasan-alasan eksternal lain, kiranya tak ada seorang pun yang secara manusiawi “mau” hidup miskin.
Beberapa keyakinan religi yang cenderung doktriner, menganggap kemiskinan sebagai bentuk cobaan. Dalam kriteria moralitas – ini juga berlaku terbatas, kemiskinan bahkan dipandang sebagai pembalasan atas dosa-dosa yang telah diperbuat seseorang atau sekelompok orang pada waktu-waktu sebelumnya, termasuk kemalasan.
Sejarah kemiskinan, hadir sejak mula adanya manusia. Schiller (1973) mencatat bahwa terjadinya krisis ekonomi dahsyat di AS pada akhir dekade 1890-an, menjadi momentum saat mana keyakinan doktriner – bahwa kemiskinan adalah refleksi dosa manusia, mulai dipertanyakan.
Banyak hal yang menunjukkan bahwa, kelompok-kelompok miskin sulit memanfaatkan peluang. Di samping itu, kualitas sumber dayanya memang rendah. Secara ekonomis, yang tampaknya menjadi konsensus adalah bahwa seseorang atau sekelompok miskin karena lack of resourches.
Bukan semata karena kemalasan, meskipun juga tak bisa dinafikkan peran konteks seperti ini dalam memudarkan spirit untuk hidup, berujung pada sikap apatis dan putus asa. Pada kenyataannya, apatis dan putus asa yang “terkondisikan” inilah, yang dipotret sebagai “kemalasan”.
Singkatnya, terdapat “kondisi global” yang melingkupi orang-orang yang miskin atau yang rentan menjadi miskin, yang memaksa mereka untuk – mau atau tidak mau, sadar atau tidak, menjadi miskin.
Kondisi global yang secara sistemik telah memperkecil ruang-ruang ekspektasi dan kreatifitas hidup mereka, memposisikannya tetap di level suboordinat, pada wilayah-wilayah marginal, saat mana mereka tidak memiliki kekuatan sosial politis dan bargaining hukum yang berarti. Kendati pun ada faktor kemalasan, saya yakin, itu bukan sebab utama kemiskinan saat ini.
Kemiskinan dan Potret Buram Kesehatan
Kemiskinan dan kemalasan boleh jadi tidak berkorelasi langsung. Tetapi kemiskinan dengan kesehatan, praktis saling mempengaruhi. Dalam konteks ini, harus juga dipahami bahwa, kemiskinan pada dasarnya tidak hanya mempengaruhi status kesehatan, tetapi juga menghegemoni sejumlah aspek kehidupan lainnya, seperti pendidikan, pekerjaan, kedudukan politis dan lain sebagainya.
Kemiskinan, dalam beberapa hal bahkan dapat dianggap sebagai mula siklus (the first siclic) keterpurukan manusiawi. Literatur keagamaan pun meriwayatkan, bahwa kemiskinan akan lebih mendekatkan seseorang dengan kekufuran. Termin kufur dapat dipahami sebagai penafikan atas realitas, termasuk untuk menganggap secara terpaksa, antara lain bahwa kesehatan tidak jauh lebih penting dibanding dengan bagaimana mencari uang dan menikmati sesuap nasi setiap harinya.
Menarik membahas keterkaitan kemiskinan dengan kesehatan. Selain sebagai investasi abstrak masa depan, kesehatan juga memegang peranan besar dalam mengangkat status individual seseorang dari kemiskinan. Kesehatan didefenisikan sebagai kondisi yang memungkinkan optimalisasi potensi insani manusia, baik secara fisik, psikis maupun sosial.
Optimalisasi potensi bagi seseorang, salah satunya adalah dengan bekerja mencari nafkah – mengantarkan diri menjadi orang yang “tidak miskin” lagi.
Pada sisi lain, secara resiproksial, kemiskinan berpotensi besar menyebabkan seseorang menjadi tidak sehat dan jatuh sakit. Realitas di masyarakat sangat jelas menunjukkan bahwa, karena tidak mampu membayar biaya pelayanan medik, sebagian besar masyarakat yang sakit “terpaksa” lari ke dukun atau pengobatan tradisional yang relatif lebih murah dan terjangkau dengan tingkat sosial ekonominya.
Itu baru satu hal, yakni upaya kuratif atau pengobatan.
Jika diminta meletakkan prioritas antara promotif, preventif, kuratif, atau bertahan hidup, maka sebagian besar masyarakat kita akan memilih : “Saya bertahan saja, sambil menunggu ajal”. Betapa tidak, untuk berobat saja, mereka sudah minim uang, apalagi untuk mengontrol kesehatannya. Masyarakat kita benar-benar miskin dan tengah jatuh sakit!
Ini bukan trend. Yang terjadi adalah meningkatnya prevalensi penyakit infeksi yang melanda masyarakat kalangan menengah ke bawah, seperti demam berdarah (DHF), malaria, ISPA, dan diare. Penyebaran penyakit lingkungan ini, lebih dominan pada kawasan kumuh dan padat penduduk, khas masyarakat miskin kota dan kaum-kaum ekonomi marginal. Banyak bayi yang lahir mati. Pun tidak sedikit ibu melahirkan menemui ajal karena asuhan persalinan yang tidak memadai atau bahkan tidak ada sama sekali.
Keprihatinan ini tentunya belum membincangkan tingginya kasus Tuberculosis (TB) pada penduduk miskin di daerah kumuh yang tidak ramah lingkungan, hipertensi (tekanan darah tinggi) dengan sejumlah manifestasinya bagi kaum miskin pantai pesisir, kekurangan gizi kronik (marasmus dan kwashiorkor) baik pada anak maupun remaja, serta masalah kesehatan fundamental lainnya. Yang ironis, malah pada beberapa daerah yang dikenal sebagai lumbung pangan, masyarakatnya justru banyak mengalamikelaparan gizi.
Di samping itu, kekerasan rumah tangga menjadi kerap terjadi di kalangan sosial ini sebagai konsekuensi kerasnya hidup yang mesti mereka jalani. Meskipun sebagian besar dari mereka menyadari keterpurukan ini, tetapi semua menjadi lazim, lumrah dan biasa-biasa saja.
Ketakmampuan ekonomi dan atas desakan sosial untuk bisa sekadar bertahan dengan prestise seadanya, sering kali pelarian kaum miskin seperti ini adalah pada narkotika dan seks bebas – komersialisasi seksual.
Akibatnya, prevalensi penyakit infeksi kelamin semisal HIV/AIDS dan Hepatitis C menunjukkan grafik meningkat pada kalangan suboordinat ini dari tahun ke tahun. Secara tidak langsung, sebenarnya ini juga bisa menggambarkan betapa semakin tingginya progresifitas kemiskinan di negara kaya sumber daya alam (SDA) ini.
Mungkin karena menyadari itulah, pemerintah sejak awal telah menitikberatkan pembangunan pada upaya pengentasan kemiskinan, termasuk dengan memprogramkan pelayanan kesehatan “special” bagi masyarakat miskin. Hanya saja, gaung upaya pengentasan kemiskinan ini, tidak semerdu alunan prestasi yang diraih. Kita masih terpuruk!
Selama kurun 17 tahun (1976-1993), secara kuantitatif, pemerintah pernah berhasil menurunkan jumlah kaum miskin sekitar 28 juta jiwa, tetapi kondisi riil di lapangan sebenarnya tidak jauh berubah. Bahkan kecenderungan terakhir menunjukkan, bahwa jumlah masyarakat miskin justru semakin bertambah seiring dengan krisis multidimensi dan maraknya dispolicy (kesalahan kebijakan) yang dilakukan pemerintah. Padahal, sekian anggaran dari kas negara (baca : uang hasil pajak masyarakat yang sebagian besarnya miskin) telah dialokasikan untuk hal tersebut. Ada yang salah?
Mengapa Kemiskinan Tetap Menjadi Problem Berkelanjutan?
Agenda kemiskinan, sebagaimana di atas menjadi rutinitas pemerintahan yang berkuasa. Tetapi pencapaian hasil program pengentasan setiap periode selalu saja tidak signifikan atau dihancurkan sama sekali oleh distabilitas ekonomi-sosial-politik nasional. Terjadi tambal sulam kebijakan, bak mencoba menangkar angin di angkasa.
Kemiskinan tidak kunjung usai, seperti juga penantian masyarakat yang tak urung henti, menanti fajar baru kehidupan : Masyarakat Adil Makmur.
Dalam artikelnya di harian Kompas, Hamonangan Ritonga, Kasubdit pada Direktorat Analisis BPS, mengungkapkan dua faktor penting sebagai penyebab kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Selain karena selama ini upaya pengentasan kemiskinan hanya terfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial kepada yang miskin saja, juga karena minimnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri. Akibatnya, banyak program pembangunan yang tidak didasarkan atas isu-isu kemiskinan yang ada.
Ritonga mungkin benar, tetapi saya kira belum melihat secara komprehensif kondisi yang terjadi. Saya melihat ada indikasi ketidakbersungguhan pemerintah — terlepas dari sengaja atau tidak, mungkin pada tingkatan puncak, menengah, atau petugas di lapangan, untuk benar-benar menganggap kemiskinan sebagai problem bersama, sebagai masalah nurani kemanusiaan kita. Artifisialnya program pengentasan kemiskinan, sebenarnya jika dilakukan secara sistematik dan terarah, bukan mustahil bisa memberikan warna baru yang lebih produktif.
Dalam kroniknya kemiskinan, saat mana masyarakat kita tidak cukup kuat untuk “mengail” ikan, tidaklah arif dan bijaksana juga untuk hanya memberikan “kail” dan “umpan” saja, tetapi sedapat mungkin bisa diberikan keduanya : “kail-umpan” sekaligus “ikannya”. Mempersiapkan masa transisi dari keterpurukan infrastruktur sosial-ekonomi, mensyaratkan adanya tahapan persiapan-persiapan awal.
Minimal, akses mereka atas layanan sosial dan public goods tidak lagi terhambat oleh minimnya aksesibilitas yang dimiliki. Persiapan masa transisi, saya gambarkan sebagai “pemberian kail-umpan dan ikan” sekaligus, sehingga ketika masa transisi ini telah terlewati, gambarannya menjadi “masyarakat peternak ikan”, dimana mereka tidak hanya bisa mengail ikan, tetapi sekaligus juga memiliki dan mampu memberikan “ikan” untuk orang lain yang sedang transit hidupnya.
Dalam batasan lain, program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, layaknya dilakukan untuk menumbuhkembangkan iklim kehidupan yang produktif dan mampu membebaskan ketergantungan permanen kaum miskin kepada pemerintah dan pihak penderma lainnya.
Untuk itu, pengalihan bantuan untuk masyarakat miskin dari bentuk-bentuk materiil, perlahan mesti dilakukan – sebagai masa transisi, dalam bentuk program-program produktif untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan perbaikan struktur-struktur sosial-kultural internal mereka. Karena secara tidak langsung, sebenarnya saat ini kemiskinan yang melanda bangsa kita semakin jauh terjebak ke dalam bentuk-bentukkemiskinan struktural.
Satu yang pasti, kemiskinan struktural di Indonesia saat ini telah menembus hingga ke lapisan masyarakat paling bawah sekalipun. Kemiskinan struktural timbul bukan karena sifatnya individual, tetapi kemiskinan yang dialami sekelompok masyarakat; dan bukan pula karena sebab tunggal, tetapi oleh berbagai sebab yang berbelit dan melilit kondisi kelompok penduduk (Soemardjan, 1979).
Terlepas dari perdebatan tentang parameter kemiskinan, saya masih menganggap bahwa pola organisasi sosial dan sistem pengaturan institusi ada hubungannya dengan kesulitan mencapai golongan termiskin dalam masyarakat. Myrald (1976), menyatakan bahwa seseorang lahir dalam berbagai kondisi struktur sosial. Dengan kekuatannya sendiri orang ini tidak mampu menguasai dan mengubah struktur itu.
Jika gejala ini berlanjut, maka akan berakhir pada lingkaran yang tak berujung-pangkal atau kausasi sirkuler yang kumulatif. Berdasarkan hal inilah, mengapa pendekatan ekonomi saja tidak cukup untuk mengentaskan problem kemiskinan di negara kita.
Yang justru kontradiktif adalah, munculnya program-program penanggulangan parsialistik di tiap departemen pemerintahan di tengah kurangnya tenaga profesional yang kita miliki. Akibatnya, banyak program yang salah sasaran dan tidak jelas ujung-pangkalnya. Kondisi ini ikut diperparah dengan sentralistiknya manajemen stakeholder untuk program ini, menyisakan ketidakefektifan dan efisiensi minimal dalam setiap kegiatan yang dilangsungkan.
Dengan konsep otonomi daerah ke depan, kiranya program pengentasan kemiskinan harus tetap dianalisis dan direncanakan berdasarkan kompetensi ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi sekaligus dapat dilangsungkan dengan membangun karifan-kearifan lokal, baik yang menyangkut pranata-pranata budaya setempat dan kultur sosial yang ada.
Beberapa Pemikiran
Kemiskinan bukan faktor tunggal yang berdiri sendiri, ia adalah manifestasi keterpurukan banyak faktor yang melingkupi kehidupan manusia. Karena itu, keterlibatan banyak elemen dengan disiplin dan kompetensi memadai, jelas akan sangat membantu mencapai target pengentasan.
Beberapa poin penting yang mesti diperhatikan adalah:
Keterlibatan institusi agama serta pranata-pranata budaya lokal dalam sistem kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan, sedikit banyak, dapat memberi kontribusi bagi keseluruhan program. Beberapa agama tertentu, seperti Islam, justru memiliki sistem distribusi modal sosial secara merata sebagai upaya mencegah kemiskinan ummatnya, yakni melalui mekanisme zakat.
Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sebenarnya menjadi lahan tantangan baru untuk mengaplikasikan konsepsi pemberdayaan zakat menjadi solusi pengentasan kemiskinan saat ini. Hanya saja, tak dapat dipungkiri, hal ini membutuhkan banyak kajian dan analisis kelayakan dengan melibatkan alim ulama dan pimpinan ummat yang ada. Yang penting, bentuk-bentuk pengelolaan zakat tidak lagi diarahkan pada upaya-upaya konsumtif belaka, tetapi harus diformulasikan dengan upaya yang lebih produktif bagi ummat.
Sebagai basic needs yang abstrak, peningkatan status kesehatan masyarakat miskin sebaiknya dijadikan prioritas utama, khususnya dalam upaya mencegah mereka semakin terpuruk dalam jurang kemiskinan, jika mereka jatuh sakit dan tidak mampu berobat. Pelayanan medik dasar di Puskesmas, idealnya harus dibebasbiayakan.
Masyarakat mesti diberikan akses dan proporsi yang adil untuk mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga, kasus-kasus medik dasar tidak lagi menumpuk di rumah sakit rujukan. Setidaknya, untuk mewujudkan hal ini, pemerintah dituntut memaksimalkan alokasi dan perbaikan manajemen pelayanan kesehatan mulai dari tingkatan terbawah sekalipun. Jika orang sehat, segalanya bisa menjadi mungkin. Tetapi tanpa kesehatan, segala sesuatunya tidak ada artinya (Health is not everything, but without health, everything is nothing).
Sektor pendidikan juga merupakan salah satu alternatif untuk meminimalkan dampak kemiskinan sirkuler, kemiskinan budaya, maupun budaya kemiskinan. Mental generasi bangsa banyak ditempa di bangku sekolah mereka – bagi yang mampu bersekolah.
Bagi yang tidak mampui bersekolah resmi, program pengentasan buta aksara dan sekolah-sekolah non formal lainnya, bisa menjadi alternatif. Yang jelas, pendidikan dini tentang bagaimana mengelola hidup dan merencanakan masa depan – meskipun dalam kondisi serba terbatas, mutlak diajarkan dengan proporsi yang tidak kalah dengan bahan pelajaran lainnya.
Mengajari generasi kaum mengengah ke bawah dengan keterampilan individual dan skill terapan akan banyak membantu mereka melepaskan diri dari belenggu kemiskinan pada masa mendatang. Untuk hal ini, pemerintah – sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab terbesar, dituntut untuk mengalokasikan secara signifikan anggaran program pendidikan khusus bagi anak-anak terlantar dari kaum miskin di Indonesia, tanpa terkecuali.
Pada setiap tingkatan pemerintahan lokal, perlu dibentuk sebuah komisi khusus untuk penanggulangan kemiskinan, tetapi tidak secara sepihak dibentuk oleh pemerintah berkuasa. Komisi ini beranggotakan orang-orang dan pihak yang dianggap layak dan ditetapkan oleh lembaga legislatif. Tugasnya adalah untuk menganalisis, merencanakan, mengatur dan melaksanakan program-program khusus untuk pengentasan kemiskinan di daerahnya, berkoordinasi dengan elemen terkait, termasuk pranata budaya dan lembaga sosial keagamaan yang ada di daerahnya.
Kita memiliki alasan yang sama untuk tidak melihat kemiskinan menganga di depan mata, setidaknya untuk memastikan bahwa kita juga masih punya nurani, yang secaa fitrawi menginginkan kebahagiaan bersama, keceriaan berbagi dan keselamatan universal, tanpa sedih, duka dan air mata kelaparan.
by : http://muhajirinhmi.blogspot.com/2010/10/potret-kemiskinan-indonesia.html
Kamis, 15 Maret 2012
"TIGA BULAN TIDAK MAMPU MEMANDANG WAJAH SUAMI "
"Sebuah Kisah yang bisa anda ambil pelajaran saudaraku"!!!!!
Perkawinan itu telah berjalan empat (4) tahun, namun pasangan suami istri itu belum dikaruniai seorang anak. Dan mulailah kanan kiri berbisik-bisik: “kok belum punya anak juga ya, masalahnya di siapa ya? Suaminya atau istrinya ya?”. Dari berbisik-bisik, akhirnya menjadi berisik.
Tanpa sepengetahuan siapa pun, suami istri itu pergi ke salah seorang dokter untuk konsultasi, dan melakukan pemeriksaaan. Hasil lab mengatakan bahwa sang istri adalah seorang wanita yang mandul, sementara sang suami tidak ada masalah apa pun dan tidak ada harapan bagi sang istri untuk sembuh dalam arti tidak peluang baginya untuk hamil dan mempunyai anak.
Melihat hasil seperti itu, sang suami mengucapkan: inna lillahi wa inna ilaihi raji’un, lalu menyambungnya dengan ucapan: Alhamdulillah.
Sang suami seorang diri memasuki ruang dokter dengan membawa hasil lab dan sama sekali tidak memberitahu istrinya dan membiarkan sang istri menunggu di ruang tunggu perempuan yang terpisah dari kaum laki-laki.
Sang suami berkata kepada sang dokter: “Saya akan panggil istri saya untuk masuk ruangan, akan tetapi, tolong, nanti anda jelaskan kepada istri saya bahwa masalahnya ada di saya, sementara dia tidak ada masalah apa-apa.
Kontan saja sang dokter menolak dan terheran-heran. Akan tetapi sang suami terus memaksa sang dokter, akhirnya sang dokter setuju untuk mengatakan kepada sang istri bahwa masalah tidak datangnya keturunan ada pada sang suami dan bukan ada pada sang istri.
Sang suami memanggil sang istri yang telah lama menunggunya, dan tampak pada wajahnya kesedihan dan kemuraman. Lalu bersama sang istri ia memasuki ruang dokter. Maka sang dokter membuka amplop hasil lab, lalu membaca dan mentelaahnya, dan kemudian ia berkata: “… Oooh, kamu –wahai fulan- yang mandul, sementara istrimu tidak ada masalah, dan tidak ada harapan bagimu untuk sembuh.”
Mendengar pengumuman sang dokter, sang suami berkata: inna lillahi wa inna ilaihi raji’un, dan terlihat pada raut wajahnya wajah seseorang yang menyerah kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa ta’ala.
Lalu pasangan suami istri itu pulang ke rumahnya, dan secara perlahan namun pasti, tersebarlah berita tentang rahasia tersebut ke para tetangga, kerabat dan sanak saudara.
Lima (5) tahun berlalu dari peristiwa tersebut dan sepasang suami istri bersabar, sampai akhirnya datanglah detik-detik yang sangat menegangkan, di mana sang istri berkata kepada suaminya: “Wahai fulan, saya telah bersabar selama Sembilan (9) tahun, saya tahan-tahan untuk bersabar dan tidak meminta cerai darimu, dan selama ini semua orang berkata:” betapa baik dan shalihah-nya sang istri itu yang terus setia mendampingi suaminya selama Sembilan tahun, padahal dia tahu kalau dari suaminya, ia tidak akan memperoleh keturunan”. Namun, sekarang rasanya saya sudah tidak bisa bersabar lagi, saya ingin agar engkau segera menceraikan saya, agar saya bisa menikah dengan lelaki lain dan mempunyai keturunan darinya, sehingga saya bisa melihat anak-anakku, menimangnya dan mengasuhnya.”
Mendengar emosi sang istri yang memuncak, sang suami berkata: “istriku, ini cobaan dari Allah Subhanahu wa ta’ala, kita mesti bersabar, kita mesti … mesti … dan mesti …”. Singkatnya, bagi sang istri, suaminya malah berceramah di hadapannya.
Akhirnya sang istri berkata: “OK, saya akan tahan kesabaranku satu tahun lagi, ingat, hanya satu tahun, tidak lebih”. Sang suami setuju, dan dalam dirinya, dipenuhi harapan besar, semoga Allah Subhanahu wa ta’ala memberi jalan keluar yang terbaik bagi keduanya.
Beberapa hari kemudian, tiba-tiba sang istri jatuh sakit, dan hasil lab mengatakan bahwa sang istri mengalami gagal ginjal. Mendengar keterangan tersebut, jatuh psikologis sang istri, dan mulailah memuncak emosinya. Ia berkata kepada suaminya: “Semua ini gara-gara kamu, selama ini aku menahan kesabaranku, dan jadilah sekarang aku seperti ini, kenapa selama ini kamu tidak segera menceraikan saya, saya kan ingin punya anak, saya ingin memomong dan menimang bayi, saya kan … saya kan …”. Sang istri pun bad rest di rumah sakit.
Di saat yang genting itu, tiba-tiba suaminya berkata: “Maaf, saya ada tugas keluar negeri, dan saya berharap semoga engkau baik-baik saja”. “Haah, pergi?”. Kata sang istri. “Ya, saya akan pergi karena tugas dan sekalian mencari donatur ginjal, semoga dapat”. Kata sang suami.
Sehari sebelum operasi, datanglah sang donatur ke tempat pembaringan sang istri. Maka disepakatilah bahwa besok akan dilakukan operasi pemasangan ginjal dari sang donatur.
Saat itu sang istri teringat suaminya yang pergi, ia berkata dalam dirinya: “Suami apa an dia itu, istrinya operasi, eh dia malah pergi meninggalkan diriku terkapar dalam ruang bedah operasi”.
Operasi berhasil dengan sangat baik. Setelah satu pekan, suaminya datang, dan tampaklah pada wajahnya tanda-tanda orang yang kelelahan.
Ketahuilah bahwa sang donatur itu tidak ada lain orang melainkan sang suami itu sendiri. Ya, suaminya telah menghibahkan satu ginjalnya untuk istrinya, tanpa sepengetahuan sang istri, tetangga dan siapa pun selain dokter yang dipesannya agar menutup rapat rahasia tersebut.
Dan subhanallah …
Setelah Sembilan (9) bulan dari operasi itu, sang istri melahirkan anak. Maka bergembiralah suami istri tersebut, keluarga besar dan para tetangga.
Suasana rumah tangga kembali normal, dan sang suami telah menyelesaikan studi S2 dan S3-nya di sebuah fakultas syari’ah dan telah bekerja sebagai seorang panitera di sebuah pengadilan di Pulau Jawa. Ia pun telah menyelesaikan hafalan Al-Qur’an dan mendapatkan sanad dengan riwayat Hafis, dari ‘Ashim.
Pada suatu hari, sang suami ada tugas dinas jauh, dan ia lupa menyimpan buku hariannya dari atas meja, buku harian yang selama ini ia sembunyikan. Dan tanpa sengaja, sang istri mendapatkan buku harian tersebut, membuka-bukanya dan membacanya.
Hampir saja ia terjatuh pingsan saat menemukan rahasia tentang diri dan rumah tangganya. Ia menangis meraung-raung. Setelah agak reda, ia menelpon suaminya, dan menangis sejadi-jadinya, ia berkali-kali mengulang permohonan maaf dari suaminya. Sang suami hanya dapat membalas suara telpon istrinya dengan menangis pula.
Dan setelah peristiwa tersebut, selama tiga bulanan, sang istri tidak berani menatap wajah suaminya. Jika ada keperluan, ia berbicara dengan menundukkan mukanya, tidak ada kekuatan untuk memandangnya sama sekali.
Kamis, 13 Oktober 2011
First Love (A Little Thing Called Love)
Sunday, 19 June 2011
Film asal Thailand ini berjudul First Love (A Little Thing Called Love)
tapi di negara Asia lainnya ada juga yang bilang kalo judulnya “Crazy Little
Thing Called Love”. Genre nya romance, tapi komedi juga. Menceritakan tentang
seorang gadis remaja yang naksir kakak kelasnya yang memang banyak digandrungi.
Gadis itu bernama Nam (diperankan sama Baifern Pimchanok
Luevisadpaibul #halah,nyebutin namanya aja susah bener xD), dia bisa
dikategorikan sebagai siswa yang biasa-biasa aja, bahkan tergolong cupu, ga
gaul, dsb. Dari sisi akademik pun dia termasuk kurang, tapi dia jago banget di
bidang bahasa Inggris. Nah, diam-diam dia suka sama kakak kelasnya yang bernama
Shone (diperankan sama Mario Maurer) yang punya banyak fans di sekolah mereka.
Nam ini hidup bertiga dengan ibu serta adiknya, sedangkan ayahnya kerja di
Amerika. Suatu hari, pamannya datang ke rumah mereka dan ngasih surat dari
ayahnya, katanya, siapa yang ranking 1 nanti bakal dapet tiket buat pergi ke
Amerika. Pastinya Nam seneng banget, dari situ dia mulai belajar
sungguh-sungguh supaya bisa ke negeri paman Sam buat menemui ayahnya tercinta
:D
Gara-gara 3 sobat deketnya, Nam mencoba mengaplikasikan 9 metode untuk
menaklukan kakak kelas dari sebuah buku, hahaha. Sejak itulah, Nam lambat laun
berubah. Dia jadi pemeran utama di pentas drama sekolah, ikut marching band,
dan yang pasti dia ga cupu lagi. Klimaks muncul di saat Nam udah bersinar, dan
ada siswa baru yang merupakan sahabat deketnya Shone suka sama Nam, hoho.
Bahkan persahabatan Nam dengan sobat-sobatnya di ambang kehancuran, ckckck
#biasa, remaja :P
Waktu pun terus berjalan, sampe Nam baikan sama 3 sobatnya dan dia berhasil
jadi ranking 1, it means dia bisa pergi ke Amerika, Shone pun lulus sekolah. Di
saat hari kelulusan itu, Nam ngasih mawar putih buat Shone dan dia pun bilang
tentang semuanya, tentang yang selama ini udah dipendam, setelah itu dia liat
tulisan “Shone love Pin” di saku seragam Shone yang penuh corat-coret spidol
kelulusan itu.
Dia speechless dan patah hati pastinya. Sejak saat itu mereka ga pernah ketemu.
Sembilan tahun kemudian, Nam udah jadi seorang fashion designer muda yang
terkenal dan go international, sedangkan Shone jadi seorang fotografer yang
sebelumnya dia adalah seorang pemain sepakbola Thailand. Mereka pun bertemu di
sebuah talk-show yang menghadirkan Nam sebagai bintang tamunya. Setelah itu
gimana, na? Yaa.. tonton sendiri aja deh ya, biar tau filmnya gimana. Hahaha :D
Ada satu hal penting yang bisa diambil dari film ini, bahwa cinta memang
seharusnya merupakan sebuah kekuatan yang membangun, bukan malah melemahkan
bahkan meniadakan dan karena cinta, kita akan berusaha untuk melakukan yang
terbaik dalam hal apapun :D
Cinta sama makhluk-Nya aja udah ngasih impact yang besar seperti itu,
apalagi cinta sama Sang Pencipta? Tentu impact nya bakal luar biasa
berkali-kali lipat, guys! :D
Untuk kelebihan dan kekurangannya.. Humm.. So far, ga ada kekurangannya,
mungkin wajah Mario Maurer yang kelewat cute sampe bikin konsentrasi hilang,
hahaha #alay :P Subtitle nya sih, terjemahannya bisa dibilang parah, hohoho,
karena saya emang ga nonton DVD aslinya, ini copy-an dari laptop temen, heheh
xD
Akting para pemainnya juga natural, lucu, dan ga bikin bosen. Selain itu,
kita juga bisa tau sedikit-sedikit kebiasaan orang Thailand, misalnya mereka
suka menggunakan kata “Aww” bukan sebagai ekspresi kalo ngerasa sakit, tapi
seperti kita bilang “Hei!” di Indonesia. Hehe.
Well then, bagi yang belum nonton, cobain nonton ya, ga rugi kok :D dan
semoga bisa jadi pembangkit semangat buat film-maker Indonesia supaya ga mau
kalah buat bikin film remaja yang dikemas secara apik, menarik, nilai moralnya
tinggi, dan ada sisi edukasinya juga kemudian bisa nembus pasar internasional,
aamiin :D
"Do all things with love"
(Og Mandino, an American Author [1923-1996])
BY : muhammad Taqdirul alim >>>
Langganan:
Postingan (Atom)